KUATKAN PELAYANAN, SEKOLAH LAPORKAN HASIL IKM SEMESTER II 2025

BANJARBARU, - Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem  penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. 

Lebih lanjut Menteri Pertanian, Amran Sulaiman telah menghimbau agar jajarannya bekerja keras dan memiliki integritas karena Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi negara terkuat di dunia melalui pengelolaan pertanian.

“Saya tidak suka basa basi yang penting capai prestasi. Karena itu saya minta tingkatkan kualitas kerjanya dan untuk merah putih jangan ada yang main-main di sektor pertanian,” ujar Amran. 

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha WidiArsanti, mengatakan SDM Kementan harus bisa cepat beradaptasi dengan situasi agar bisa memaksimalkan pencapaian. 

“SDM Kementan dituntut untuk terus beradaptasi dengan perkembangan jaman, dengan kemajuan teknologi dan informasi. SDM memegang peran penting dalam kemajuan pembangunan pertanian,” tuturnya.

Maka pelibatan masyarakat tersebut diharapkan dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran. 

SMK Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru menyelenggarakan sebagai instansi pemerintah menjalankan amanat kedua kebijakan tersebut, dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Semester 2 Tahun 2025. 

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 219 orang responden, maka hasil indek kepuasan masyarakat mendapat nilai 94,88 dan masuk mutu unit layanan kategori A. 

Hasil tersebut merupakan pengumpulan data dari 3 layanan publik di SMK-PP Negeri Banjarbaru, diantaranya Administrasi Pendidikan, Layanan Pendidikan, dan Agroeduwisata. 

Kepala SMK-PP Negeri Banjarbaru, Yudi Astoni menyampaikan bahwa, Penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Kepuasan masyarakat untuk mengukur kualitas pelayanan. 

Hasil survei ini akan digunakan sebagai acuan perbaikan pelayanan publik yang dituangkan dalam rencana tindak lanjut sehingga dapat tercapai pelayanan prima yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat sebagai pengguna layanan. 

Tim Ekpos SMKPPN Banjarbaru 

Silahkan Isi Komentar dari tulisan berita diatas Nama E-mail Komentar Kode Verifikasi

Komentar :